Pemberitahuan Hak Tersangka dalam KUHAP Nasional: Implementasi Prinsip Praduga Tidak Bersalah dan Perbandingannya dengan Miranda Rights

Abstract

Pemberitahuan hak tersangka merupakan bagian penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan yuridis mengenai pemberitahuan hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional serta membandingkannya dengan Miranda Rights dalam sistem hukum acara pidana Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Nasional telah memberikan penguatan terhadap perlindungan hak tersangka melalui kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak sebelum pemeriksaan, hak memperoleh pendampingan Advokat, hak untuk memberikan atau menolak memberikan keterangan, serta kewajiban perekaman pemeriksaan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tersangka tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mengetahui dan menggunakan haknya selama proses pidana berlangsung. Pemberitahuan hak tersebut memiliki hubungan erat dengan asas praduga tidak bersalah karena menjadi instrumen untuk memastikan bahwa tersangka tetap diperlakukan sebagai pihak yang belum terbukti bersalah. Sementara itu, perbandingan dengan Miranda Rights menunjukkan adanya persamaan dalam perlindungan terhadap hak untuk diam, hak memperoleh penasihat hukum, dan kewajiban aparat untuk memberitahukan hak sebelum pemeriksaan tertentu dilakukan. Meskipun demikian, keduanya memiliki dasar dan konstruksi hukum yang berbeda. Miranda Rights berkembang sebagai doktrin konstitusional yang berakar pada perlindungan terhadap self-incrimination, sedangkan KUHAP Nasional mengatur pemberitahuan hak sebagai bagian dari perlindungan prosedural tersangka yang lebih luas. Dengan demikian, KUHAP Nasional telah mengakomodasi sejumlah substansi yang sejalan dengan Miranda Rights, tetapi tidak mengadopsinya secara identik