PENEGAKAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN NOMOR INDUK BERUSAHA TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KELURAHAN BUKIT MERAPIN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum atas kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Bukit Merapin. Meskipun pemerintah telah menyediakan sistem perizinan terpadu berbasis risiko melalui platform OSS (Online Single Submission), kenyataannya sebagian besar pelaku usaha di wilayah tersebut belum memiliki NIB. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif, yang didukung oleh data observasi, wawancara, dan dokumentasi resmi dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepemilikan NIB disebabkan oleh minimnya literasi hukum, keterbatasan akses teknologi, serta kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi perizinan yang bersifat normatif dengan praktik hukum yang terjadi di tingkat lokal. NIB seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, diperlukan langkah afirmatif berupa edukasi hukum, asistensi teknis OSS, dan fasilitasi perizinan untuk mewujudkan keadilan administratif dan legalitas usaha yang merata.