Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)
Merupakan prosiding berisi tulisan-tulisan hasil penelitian dan pengkajian yang sudah dipresentasikan di Call for Paper Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I Tahun 2019 di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, tanggal 19 September 2019.
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL JAMUR TIRAM PUTIH TERHADAP KOMBINASI MEDIA TANAM DAN KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR KULIT PISANG KEPOK
Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) merupakan salah satu jenis jamur konsumsi yang banyak dibudidayakan di Indonesia karena memiliki nilai ekonomi tinggi, kandungan gizi yang baik serta permintaan pasar yang terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi media tanam dan konsentrasi pupuk organik cair kulit pisang kepok terhadap pertumbuhan dan hasil jamur tiram putih. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai April 2025. Penelitian dilakukan di Dusun Bobosan, Desa Kemiri, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Letak geografisnya berada pada ketinggian 16-30 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan 1.800 - 2.400 mm per tahun, kelembapan rata-rata 74% - 86%, dan suhu udara rata-rata 23 - 31 0C. penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua perlakuan yaitu media tanam (serbuk gergaji 100%; serbuk gergaji + sekam padi 75%:25%; serbuk gergaji+ sekam padi 50%:50%; dan serbuk gergaji + sekam padi 25%:75%) dan konsentrasi Pupuk Organik Cair (POC) kulit pisang kepok (0 ml/L; 100 ml/L; 150 ml/L; 200 ml/L). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi media tanam serbuk gergaji + sekam padi 50%:50% dan konsentrasi Pupuk Organik Cair (POC) kulit pisang kepok konsentrasi 200 ml/L memberikan hasil yang lebih unggul dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Hak Cipta (c) 2025 Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)
PERLINDUNGAN HUKUM BERIPAT BEREGONG SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAKBENDA ASAL PULAU BELITUNG
Indonesia sebagai sebuah negara yang merupakan subjek hukum internasional dalam peranan nya terhadap beragam budaya di dalam nya. Salah satunya adalah penetapan WTWb (warisan budaya takbenda), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis secara normatif terkait dengan sejauh mana Beripat Beregong sebagai WBTb mendapat perlindungan.Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan penlusuran literatur literatur hukum internasional dan refrensi pendukung yang relevan, seperti jurnal internasional, ensiklopedia, dan lain sebagainya.Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa secara umum WBTb dibagi atas dua bentuk perlindungan hukum yaitu secara nasional dan internasional dengan payung hukum yang berbeda, disamping itu WBTB juga berada dalam dua irisan rezim hukum, posisi Beripat Beregong saat ini oleh karena ditetapakan sebagai WBTB Indonesia sehingga berada dalam perlindungan nasional.
DISHARMONI PASAL 519 KUHP NASIONAL TERHADAP KETENTUAN PERDAMAIAN DALAM KUH PERDATA
Perdamaian merupakan kunci dalam menyelesaikan perkara perdata antar individu atau individu dengan korporasi atau korporasi dengan korporasi lainnya dalam posisi sebagai kreditur dan debitur. Timbul permasalahan karena KUHP nasional memuat ancaman pidana terhadap para pelaku perdamaian yang menyetujui adanya keuntungan khusus. Tujuan penulisan adalah membahas disharmoni pasal 519 KUHP nasional terhadap ketentuan perdamaian dalam KUH Perdata. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif. Hasil temuan pertama, pasal 519 KUHP nasional memuat pengaturan mengenai ancaman pidana kepada pihak kreditur atau debitur yang menyetujui tawaran perdamaian di pengadilan dengan mengadakan persetujuan dan meminta keuntungan khusus. Hasil temuan kedua, pasal 519 KUHP nasional disharmoni atau tidak selaras terhadap ketentuan perdamaian dalam KUH Perdata, khususnya ketentuan pasal 1851 jo. pasal 1233 jo. pasal 1858 jo. pasal 1238. Penulis merekomendasikan agar nantinya ketentuan pasal 519 KUHP nasional tidak terburu-buru diterapkan oleh pihak penegak hukum, sehingga perdamaian yang disepakati oleh kreditur dan debitur dalam perkara perdata tidak terancam gagal.
HKI KOMUNAL LINTAS DAERAH: KRITIK ATAS PEMBATASAN WILAYAH DALAM REZIM HUKUM
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di Indonesia diatur melalui mekanisme pencatatan yang mensyaratkan penyebutan wilayah atau lokasi asal dalam database nasional. Secara normatif, regulasi seperti Permenkumham No. 13 Tahun 2017 menyediakan ruang untuk mencantumkan lebih dari satu lokasi, sehingga secara hukum tidak ada larangan eksplisit bagi perlindungan lintas daerah. Namun, praktik administratif menunjukkan kecenderungan bahwa pencatatan sering dibatasi pada satu daerah tertentu, terutama ketika pemerintah daerah menjadikan warisan budaya sebagai simbol identitas dan branding wilayah. Situasi ini semakin kompleks dengan adanya pemekaran daerah yang memecah komunitas budaya menjadi beberapa entitas administratif baru, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan siapa yang berhak mengklaim perlindungan. Artikel ini mengkaji ketegangan antara norma dan praktik melalui pendekatan normatif kritis, dengan menyoroti pula lemahnya mekanisme koordinasi antar daerah dalam pencatatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman teknis dan koordinasi lintas wilayah mendorong terjadinya eksklusivitas semu, yang berpotensi menimbulkan konflik klaim antar daerah dan marginalisasi komunitas budaya lain. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan pencatatan yang berbasis koordinasi lintas daerah agar lebih akomodatif terhadap realitas budaya yang tidak tunduk pada batas administratif.
PEMENUHAN HAK ANAK DIDIK LAPAS DALAM MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PANGKALPINANG
Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang. Meskipun pendidikan adalah hak fundamental setiap anak, implementasinya di lingkungan lapas memiliki tantangan unik. Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus ini menganalisis bagaimana hak pendidikan, baik formal maupun informal, dipenuhi di LPKA tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Pangkalpinang telah berupaya memenuhi hak pendidikan anak binaan melalui program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pangkalpinang. Selain itu, implementasi pendidikan juga mencakup pembinaan kepribadian melalui penyuluhan keagamaan, pelatihan keterampilan praktis (seperti menjahit dan komputer) bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), serta pendampingan psikologis. Meskipun belum dapat menyediakan pendidikan formal di tempat, pendekatan nonformal dan terintegrasi ini bertujuan untuk membekali anak dengan pengetahuan, keterampilan, dan moral yang diperlukan untuk rehabilitasi sosial dan reintegrasi optimal ke masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan fasilitas dan perlunya peningkatan kualitas pengajaran, yang menjadi fokus perhatian untuk menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh.
ANALISIS IMPLEMENTASI LABELISASI PRODUK MAKANAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM SEKTOR PANGAN DI KOTA PANGKALPINANG
Penelitian ini membahas tentang penerapan label halal pada produk pangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap kehalalan produk, namun masih banyak UMKM yang belum mendapatkan sertifikat halal karena kurangnya pemahaman, biaya yang mahal, serta prosedur yang rumit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen, lalu dianalisis dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian label halal sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing UMKM di tingkat lokal maupun nasional. Namun, di Kota Pangkalpinang masih ada tantangan seperti kurangnya sosialisasi, minimnya bantuan teknis, serta keterbatasan dana. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari pemerintah dan pihak terkait melalui pendidikan, fasilitas, serta subsidi biaya sertifikasi agar UMKM dapat lebih mudah memperoleh sertifikat halal. Kesimpulannya, pemberian label halal tidak hanya menjamin produk halal, tetapi juga menjadi alat strategis dalam meningkatkan kinerja ekonomi UMKM.
IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI GOOD GOVERNANCE ALOKASI DANA DESA DI DESA PAKU KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN
Transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Transparansi menjamin bahwa pengalokasian dan penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, sekaligus mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode yang dipakai adalah studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Desa Paku telah menerapkan beberapa mekanisme transparansi seperti musyawarah perencanaan partisipatif, publikasi dokumen anggaran, dan laporan pertanggungjawaban yang terbuka. Namun demikian, partisipasi masyarakat dan akses informasi masih perlu ditingkatkan agar transparansi dapat berjalan secara optimal. Penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat serta digitalisasi informasi menjadi kunci utama dalam mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, demi terciptanya pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.
PENEGAKAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN NOMOR INDUK BERUSAHA TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KELURAHAN BUKIT MERAPIN
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum atas kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Bukit Merapin. Meskipun pemerintah telah menyediakan sistem perizinan terpadu berbasis risiko melalui platform OSS (Online Single Submission), kenyataannya sebagian besar pelaku usaha di wilayah tersebut belum memiliki NIB. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif, yang didukung oleh data observasi, wawancara, dan dokumentasi resmi dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepemilikan NIB disebabkan oleh minimnya literasi hukum, keterbatasan akses teknologi, serta kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi perizinan yang bersifat normatif dengan praktik hukum yang terjadi di tingkat lokal. NIB seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, diperlukan langkah afirmatif berupa edukasi hukum, asistensi teknis OSS, dan fasilitasi perizinan untuk mewujudkan keadilan administratif dan legalitas usaha yang merata.
CAMPUR KODE BAHASA INDONESIA KE BAHASA REGIONAL DALAM PRESENTASI MAHASISWA
Presentasi mahasiswa di kelas harus bersifat formal, sehingga mahasiswa dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa campur kode. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui bentu campur kode yang dilakukan mahasiswa dalam presentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Universitas Bangka Belitung dengan melibatkan mahasiswa Program Studi S1 Hukum pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukan adanya campur kode dalam presentasi mahasiswa, baik berupa campur kode dalam bahasa asing dengan penyisipan kata seperti hallo, next dan oke, maupun campur kode lokal dengan penggunaan bahasa daerah seperti lah, e, gitu loh, dan dak. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dan bahasa daerah sesuai kebiasaan sehari-hari. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran berbahasa sesuai konteks agar tetap profesional dalam forum akademik tanpa menghilangkan identitas budaya.
KESENJANGAN REGULASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG TIMAH DI BANGKA BELITUNG
Penelitian ini menganalisis kesenjangan regulasi dan komunikasi dalam tata kelola lingkungan pascatambang timah di Bangka Belitung. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum terkait reklamasi dan pascatambang, implementasinya masih tidak konsisten akibat lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian dengan metode analisis hukum normatif dan studi literatur ini menemukan bahwa keberadaan lubang tambang yang terbengkalai, degradasi ekologi, dan rendahnya tingkat kepatuhan menunjukkan tidak efektifnya sistem yang ada. Selain itu, keterbatasan transparansi, penggunaan bahasa hukum yang terlalu teknis, serta lemahnya komunikasi publik memperburuk krisis legitimasi. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan model komunikasi hukum yang ideal dengan mengintegrasikan pesan regulasi yang jelas, kearifan lokal, forum partisipatif, dan peran media. Model ini dapat mengubah norma hukum dari sekadar instrumen simbolis menjadi komitmen sosial yang sahih, sehingga mendorong tanggung jawab kolektif dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di wilayah pascatambang.
SOSIALISASI URGENSI PEMERATAAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Artikel ini membahas pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai sosialisasi urgensi pemerataan pendidikan yang berkualitas sebagai upaya mewujudkan sustainable development goals di Indonesia. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini ialah generasi muda di seluruh Indonesia yang diinisiasi oleh kelompok Duta Potensi Pemuda Indonesia yang juga didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Masalah yang dibahas dalam artikel ini ialah gap antara tujuan pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan realitas kualitas pendidikan di Indonesia. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk merespons gap tersebut sehingga generasi muda semakin memahami bahwa peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN BATU GRANIT ILEGAL DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG
Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap penambangan granit ilegal di kawasan hutan lindung di Indonesia dengan metode normatif dalam menganalisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan granit di hutan lindung merupakan tindakan ilegal, yang secara tegas dilarang oleh Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Kehutanan dan diberikan sanksi. Kendala seperti tumpang tindih kewenangan antar instansi dan sengketa pusat-daerah menjadi penyebab terhambatnya penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan upaya represif, preventif (pengawasan, patroli), dan persuasif (sosialisasi kesadaran hukum masyarakat) sangat penting. Selain itu, harmonisasi peraturan kehutanan dan pertambangan serta menawarkan alternatif ekonomi bagi masyarakat lokal diperlukan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem hutan lindung.
REKONSTRUKSI HUKUM PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK KEDAULATAN DI WILAYAH PESISIR BERBASIS KEADILAN LINGKUNGAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan konstruksi hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir Indonesia dan merekonstruksinya berdasarkan prinsip-prinsip Keadilan Lingkungan (Environmental Justice). Kajian ini menyoroti bahwa kerangka hukum positif saat ini, yang bersifat state-centric, birokratis, dan reduksionis. Pendekatan ini gagal menjamin kedaulatan MHA karena mengabaikan hubungan simbiosis mereka dengan wilayah kelola laut (customary marine tenure) serta menempatkan negara sebagai pemberi legitimasi tunggal. Melalui analisis kritis, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan konseptual dalam aspek pengakuan, prosedural, distributif, dan restoratif. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi hukum yang holistik dengan mengintegrasikan keempat pilar Keadilan Lingkungan. Rekonstruksi mencakup: (1) memperluas unsur pengakuan dengan memasukkan kemampuan kelola lingkungan berkelanjutan; (2) mengoperasionalkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagai mekanisme yang mengikat; (3) merancang skema pembagian manfaat dan Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL); serta (4) menjamin akses remedies dan pemulihan ekologis. Simpulan penelitian menegaskan bahwa transformasi paradigma dari pengakuan yang bersifat administratif menuju pengakuan berbasis keadilan lingkungan merupakan keniscayaan untuk mewujudkan kedaulatan MHA pesisir yang substantif.
ANALISIS NORMATIF TERHADAP BATASAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN MEDIASI PENAL BERDASARKAN PERPOL NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG KEADILAN BERDASARKAN RESTORATIF DALAM UPAYA HUKUM NON LITIGASI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan kepolisian dalam penerapan mediasi penal berdasarkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang keadilan berdasarkan restoratif, dalam upaya non litigasi. Mengingat berdasarkan regulasi yang ada kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan upaya penyelesaian perkara melalui non litigasi yaitu upaya keadilan berdasarkan restoratif, sebagaimana di tuang dalam Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 2 ayat (2). seperti halnya di ketahui hukum di indonesia sekurang-kurangnya menganut sistem positif yaitu ius constitutum dimaksudkan bahwa hukum yang berlaku positif adalah hukum tertulis dan sedang berlaku. Oleh karena itu secara prinsipnya nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali yang berlaku sah apabila sudah diundangkan menjadi peraturan baik itu berlaku sebagai hukum formiil (hukum acara) maupun hukum materiil (hukum larangan) dalam hukum pidana. Dalam penelitian ini digunakan penedekatan melalui ketentuan regulasi yang berkaitan dengan aturan kewenagan kepolisian dalam menerapkan upaya mediasi penal terhadap korban/keluarga korban dengan pelaku dan keluarga pelaku. Penyimpulan akan dilakukan berdasarkan arah regulasi dimana kewenangan kepolisian seperti apa dan bagaimana terhadap pelaksanaan dan penerapan konsep mediasi penal melalui upaya keadilan berdasarkan restoratif sebagaimana peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang keadilan berdasarkan restoratif.
KONSEPSI HUKUM TERHADAP UNMANNED UNDERWATER VEHICLE (UUV)
The Development of technology made UUVs as useful vehicle could operate with for long periods of time, have longer range and reach depth in the ocean. There is no legal formulation regulated UUVs. This article made using normative research with statue approach method. Regulation of UUVs must be made based on ship flag doctrine and genuine link. UUVs also must be operated witih good faith principle and not violate jurisdiction of coastal state. At the same time, in Indonesia are required to classify UUV as ship. With the existence of domestic regulations so the violation of UUV will be reduced.
Hak Cipta (c) 2022 Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)
GAGASAN MEDIASI PENAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANPERTAMBANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
People's mining is a prima donna job for people whose area is a producer of mineral and coal mines. So there are many criminal cases of violating people's mining permits. The Center for the Study of Energy and Mining Law (PUSHEP) said that cases in the illegal mining sector or mining activities without permits dominated violations of mining law throughout 2020, reaching 230 decisions. The latest mineral and coal law does not include a penal mediation pattern in its enforcement. While penal mediation is a new legal breakthrough in theory and practice, over time cases of violations of people's mining permits (IPR) are increasing. Because the scope of violations of people's mining permits (IPR) is included in the scope of violations of criminal law in the category of violations and violations of criminal law, including criminal acts in the field of administrative law that place criminal sanctions as the ultimum remedium. So it is considered very appropriate to have provisions for Penal Mediation in the Mineral and Coal Law, especially for handling mining crimes related to people's mining permits (IPR).
SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN HUKUM GRATIS GUNA PERLINDUNGAN, KEPASTIAN, DAN KEADILAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN
The provision of legal aid for the poor is an effort to explain and fight for the rights of the poor to fulfill their subsidy needs by the government. The Criminal Procedure Code strictly regulates the provision of legal aid. Furthermore, the authority for legal assistance in the regions is given by Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Minister of Home Affairs Regulation Number 12 of 2014 concerning Guidelines for Handling Cases within the Ministry of Home Affairs and Regional Government. To carry out the order of the law, the South Bangka Regency government has established Regional Regulation Number 8 of 2015 concerning the Implementation of Legal Aid for the Poor. But unfortunately, there are still many poor people in South Bangka Regency who have not enjoyed this free legal aid program. Therefore, the purpose of the idea of this paper is to provide legal information about the free legal aid program for the poor in Toboali District. The result of this activity is expected to be an understanding of the poor people of Toboali District about the free legal aid program, where they can understand the requirements and procedures for obtaining the legal aid program.
PENYULUHAN DI DESA BELO LAUT, KECAMATAN MUNTOK, KABUPATEN BANGKA BARAT SEBAGAI UPAYA PENYELSAIAN MASALAH HUKUM MASYARAKAT DI DESA
The Development of technology made UUVs as useful vehicle could operate with for long periods of time, have longer range and reach depth in the ocean. There is no legal formulation regulated UUVs. This article made using normative research with statue approach method. Regulation of UUVs must be made based on ship flag doctrine and genuine link. UUVs also must be operated witih good faith principle and not violate jurisdiction of coastal state. At the same time, in Indonesia are required to classify UUV as ship. With the existence of domestic regulations so the violation of UUV will be reduced
MAKNA UNSUR MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PADA REGULASI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF CITA HUKUM PANCASILA
The element of causing hatred in Article 28 paragraph (2) of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions raises several problems in its implementation. The problem is related to phrases that cause feelings of hatred which can be interpreted in different ways or have multiple interpretations. The analytical knife used to examine these problems is one of the principles derived from the Pancasila Legal Values. The principle of justice was chosen as the analytical knife because it is considered the most relevant to the problem being studied. The research method used is normative legal research. The author is of the view that with the editorship still creating feelings of hatred, it is very possible that many problems will arise at the practical level. Providing an editorial that provides more clarity and legal certainty is felt to be the right choice to be made, so that the intent of the legislators to fulfill justice in society can be realized.
ORIENTASI PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA DALAM REDAKSI MODERNISASI DAN GLOBALISASI
This research is motivated by Indonesia as one of the countries that exist in the world association can not avoid the wave of globalization and modernization is so rapid. So what is the orientation of the universal people's defense and security system in the editorial flow of modernization and globalization? Is it just by taking up arms? What about the dimensions of the issue of national disintegration? This problem then wants the writer to study comprehensively in the repertoire of the people's defense and security in the current stream of globalization and modernization in the current millennial space. Data search is done by reviewing the law regarding Defense and national security. This research method uses a normative juridical approach, namely the method that reviews and discusses the object of research by reviewing it from the side of the legislation. The results of this study are that the use of technology must be accompanied by high morality. This nation is a respectable and dignified nation, not only because of the onslaught of globalization and modernization of honor as an increasingly declining Indonesian nation. Herein lies the passion of the defense and security system of the universal people while standing steadily facing the problem of globalization and modernization in the reduction of national threats.
Hak Cipta (c) 2021 Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)
TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL
In managing the marine and coastal areas there are still many conflicting matters relating to the boundaries of the sea area. The problem of maritime boundaries occurs because there are still conflicts of norms or rules passed by the central government which have an impact on disputes between government institutions based on regional autonomy. The state must be responsible for disputes between the regional government areas based on the norms and principles of regional autonomy that each region has. The type of research used is normative juridical research. The results of this study First, that the State is obliged to be responsible for maritime boundary disputes because the dispute arises because of overlapping regulations issued by the central government through laws and regulations. Second, how to resolve disputes related to the boundaries of coastal areas and small islands by taking several strategic steps, namely: searching for main area documents, etermining regional boundary lines, making maps of administrative boundaries, legal certainty over administrative areas.
Management of Coastal Areas and Small Islands
ESENSI PARAHU BAGANDUANG SEBAGAI FALSAFAH MASYARAKAT KUANTAN MUDIK DALAM MENGHADAPI DAMPAK GLOBALISASI
Globalization has an impact on a nation in all aspects, especially in social and cultural aspects, both positive and negative impacts. So it is necessary to strengthen values in order to be able to face the negative impacts of globalization through research on the essence of the Parahu Baganduangtradition as a social philosophy in Kuantan Mudik Kuantan Singingi. The purpose of this study was to determine the essence or value contained, the symbolic meaning, and the influence of the tradition as a social philosophy. Using sociological-normative research methods with library sources, observations, interviews, and documentation. The results of the research in the form of symbols contained in the parahu baganduang include domes, buffalo horns, aniani, pumpkins, cerano, umbrellas, colored cloth, mirrors, and photos of the president. The values contained in the parahu baganduang are religious values, humanity, unity, deliberation in reaching consensus, and justice. Its influence restores the orientation of society to social society, where this tradition is very influential on society and fortifies itself from the nature of individualism. So it can be concluded that the Parahu Baganduang contains a philosophy that
PENGATURAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL YANG INTEGRATIF DAN PARTISIPATIF
Coastal areas and small islands have a variety of potential natural resources that play an important role as a buffer for national sovereignty in economic, social, cultural and environmental development. However, in its management it is very vulnerable to conflict between stakeholders. Therefore, it is necessary to conduct research to find out how the concepts and strategies for managing the management of coastal areas and small islands are integrative and participatory. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach which is analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of the study, it can be concluded that the integrated and participatory management strategy of coastal areas and small islands is carried out through an integrated coastal management approach (Integrated Coastal Management) and a community-based coastal management approach (Community Based Coastal Management). sustainable by integrating various sectors based on community aspirations. The concept of regulation must contain three basic things, namely the existence of a legal basis for management, the form of management, and the role of management. Thus, the management of coastal areas and small islands is used as a guide in managing the management of coastal areas and small islands in a sustainable manner by taking into account the conditions and carrying capacity of the environment.
Management of Coastal Zone and Small Islands
INVESTASI MUTU MODAL MANUSIA MELALUI PENDEKATAN EDUKASI TERHADAP POLA ASUH DAN KESEHATAN ANAK
ccess of a nation's development is determined by the availability of quality human resources (HR), namely human resources who have good physical tough, mentally strong, excellent health, and intelligent. For that we need a form of investment in human resources. Investment starts from how to prepare the nation's next generation from an early age. Children are a form of investment for the future, so that the quality of children needs to be improved not only through education, but also basic patterns and concepts of parenting and maintenance of adequate health and nutrition for early childhood, so that the growth and development of children's potential can be optimal. Given the importance of the basic concepts of nutrition and parenting, the service team is interested in giving a role in socializing the community in RT 1 RW 1, Keramat Village, Rangkui District. Finally, it is hoped that parents can use appropriate parenting methods and maintain a healthy lifestyle through balanced nutrition for children so that it has an impact on improving children's health.
PERAN KEMITRAAN PETANI DENGAN PT. SANG HYANG SERI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
Knowing the problems faced by farmers, it is hoped that improvements can be made to improve partnership performance. In addition to evaluating the implementation of the partnership based on the agreed regulations, the success of the implementation of the partnership can be achieved by knowing the level of satisfaction of farmers with the course of the partnership. The increase in income is also one of the benchmarks for the success of the partnership implementation. The purpose of this study was to determine the benefits of partnership between farmers and PT. Sang Hyang Seri, analyzed the level of farmer satisfaction with the partnership program with PT. Sang Hyang Seri, analyzed the income level of farmers who are partnering with PT. Sang Hyang Seri. The results of this study are some of the benefits obtained from the partnership of farmers with PT. Sang Hyang Seri is through a partnership program, farmers will get assistance with production facilities, market guarantees, the company's purchase price is higher than the price prevailing in the market, increased farmer skills, better production quality and increased farmers' income. to the partnership program with PT. Sang Hyang Seri is with a Customer Satisfaction Index value of 81.12 which is in the range of 0.81-1.00 which indicates that the consumer satisfaction index is on the "very satisfied" criteria, which means that farmers are very satisfied with the partnership program they have run together. PT. Sang Hyang Seri. The amount of income obtained by farmers is Rp. 13,817,592/person. In order for the partnership program to continue, the company should improve the procedure for paying harvests to farmers, so that there are no more delays in payments. Both parties should better understand the contents of the cooperation agreement contract so that there will be no more problems in the future.
PERKEMBANGAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: PERSPEKTIF CONSTITUTIONAL DIALOGUE
The debate over the position of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the Indonesian state administration system continues at the level of the political superstructure until now. The difference in the theoretical approach used causes there to be no common perception regarding the position of the KPK. Through the perspective of constitutional dialogue, this paper finds the development of the position of the KPK from an independent institution to a quasi-independent institution. Unfortunately, this perspective has not contributed to the ideal institutional position for the KPK. In the future, it is necessary to restructure the KPK institutions through comprehensive changes to the KPK Law. This paper is a normative legal research that uses a statutory, case, and conceptual approach.
ANALISIS PELAKSANAAN VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DI DALAM PUTUSAN NOMOR 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr DENGAN YURISPRUDENSI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1946
Verzet is a legal remedy regarding the Court Ruling determined by the District Court in the condition that the defendant is not present at the first trial and does not send his representative to appear at the trial, even though he has been invited decent for the court trial and without valid reason or known as the Verzet Court Ruling based on Article 125 paragraph (3) HIR. Verstek is present because in civil procedural law' the terms known term rejected Court Rulings that cannot appeal to the court of the first instance and the unacceptable Court Rulings can appeal to a first stage court. The difference between the two is that an inadmissible Court Ruling can be resubmitted to a court of the first instance, whereas a rejected Court Ruling cannot appeal to a court of the first instance. It will surely be very detrimental to the defendant because, in a verstek situation, the defendant does not precisely know the background of the Court Ruling handed down to him and loses the opportunity to defend himself. This study aims to determine the implementation of the concept of verstek Court Rulings in court Court Rulings and the mechanism for conducting verzet on verstek Court Rulings. The research method used is juridical-normative through literature studies and legislation relating to Court Rulings, verstek, and legal remedies. Based on the research result, Court Ruling Number 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr has fulfilled the elements to take legal action against the Verzet Court Ruling. Verstek's Court Ruling number No. 02/Pdt.Susu- PHI/2017/PN Pbr fulfills the required elements for a case to be subject to a verstek Court Ruling.
PENATAAN KEWENANGAN DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN PELALAWAN
The focus of this research is the arrangement of uthority in forest and land fire prevention in Pelalawn Regency. This is because with the ratification of Presidential Instruction Number 3 of 2020 concerning Forest and Land Fire Control, there has been an increase in institutions in tackling forest and land fires to 28 institutions. Therefore, there is a need for a realignment related to the control of forest and land fires, in particular the efforts to overcome forest and land fires in each district as well as the allocation of funds for handling forest and land fires to each routine budget post and unexpected expenditures in the Regional Revenue and Expenditure Budget. Province/Regency, one of which is in Pelalawan Regency. The type of research used in this research is empirical juridical or sociological legal research. Empirical juridical research is research conducted by identifying the law and how the effectiveness of the law applies in society.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN IKAN TENGKELESAK DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
gkelesak fish (Arowana Silver typical of East Belitung) is one type of arowana fish which is a typical fish from Belitung Island and is in great demand by the public. The purpose of this study was to analyze what factors influence the demand for Tengkelesak fish in East Belitung Regency. The method of taking the research location was carried out by purposive sampling, namely in Kelubi Village. Respondents in this study were taken by means of incidental sampling totaling 30 people who are consumers of Tengkelesak fish. Data collected using primary and secondary data. The data analysis method used is Multiple Linear Regression with SPSS Statistics 25 tools. The results of this study conclude that factors such as the price of Tengkelesak fish, consumer habits or hobbies of keeping ornamental fish, consumer tastes or tastes, expectations about the future, the amount of consumer income, perceptions of myths and understanding of licensing for the sale and purchase of Tengkelesak fish have no significant effect on demand. Tengkelesak fish. However, partially the factors of consumer habits or hobbies of keeping ornamental fish and perceptions of myths have a significant effect on the demand for Tengkelesak fish (Arowana Silver typical of East Belitung) in East Belitung Regency.