KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK CACAT DALAM TRANSAKSI ONLINE
Kata Kunci:
E-Commerce, Perlindungan Konsumen, Produk Cacat, Tanggung Jawab Hukum, Transaksi DigitalAbstrak
Perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia terus meningkat secara signifikan, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, terutama terkait timbulnya sengketa atas penerimaan produk cacat atau produk yang tidak sesuai deskripsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum penjual (pelaku usaha) terhadap barang cacat dalam transaksi ecommerce serta mengkaji mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), UU ITE, dan PP No. 80 Tahun 2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab penjual berlandaskan pada asas kewajiban penjaminan cacat tersembunyi (verborgen gebreken) sesuai Pasal 1491 KUHPerdata dan pertanggungjawaban ganti rugi Pasal 19 UUPK. Perlindungan hukum bagi konsumen meliputi perlindungan preventif melalui standarisasi produk serta perlindungan represif berupa pengajuan komplain, ganti rugi, hingga penyelesaian sengketa melalui BPSK atau peradilan. Untuk menyeimbangkan posisi tawar konsumen yang cenderung lemah, penerapan doktrin strict liability serta pengawasan ketat terhadap peran marketplace menjadi aspek mendesak yang perlu diperkuat dalam bahasa Indonesia atau Inggris.
