Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Petani Lada Atas Kerusakan Lahan Akibat Pertambangan Timah Tanpa Izin (PETI) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Abstrak

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah penghasil timah utama di Indonesia sekaligus sentra produksi lada putih. Namun, aktivitas pertambangan timah tanpa izin berpotensi menyebabkan degradasi lahan pertanian dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian petani lada. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi petani lada yang terdampak kerusakan lahan akibat pertambangan timah tanpa izin, pertanggungjawaban hukum pelaku pertambangan, serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat terdampak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus secara terbatas melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani lada memiliki dasar perlindungan hukum melalui rezim hukum pertambangan, lingkungan hidup, agraria, dan perlindungan petani. Pertambangan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian petani, pelaku juga dapat diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan dan/atau membayar ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum yang relevan. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diwujudkan melalui penegakan hukum terpadu, pengawasan pertambangan, pemulihan lahan, penyelesaian sengketa, serta pemberdayaan ekonomi petani.