Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan Di Kota Pangkalpinang

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu persoalan lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran udara, gangguan kesehatan masyarakat, serta kerugian sosial dan ekonomi. Persoalan tersebut juga menjadi perhatian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk Kota Pangkalpinang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, terhadap larangan pembakaran hutan dan lahan, khususnya dari aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan didukung kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan pembakaran hutan dan lahan. Data penelitian direncanakan diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Secara normatif, larangan pembukaan lahan dengan cara membakar diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah mengalami perubahan, serta ketentuan mengenai pembakaran hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum yang tegas belum secara otomatis menjamin terbentuknya perilaku masyarakat yang sepenuhnya sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan melalui sosialisasi, pengawasan, penyediaan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar, dan keterlibatan aktif masyarakat bersama pemerintah serta aparat penegak hukum.