Kekaburan Norma Pemulihan Ekologis Akibat Pertambangan Timah Tanpa Izin Di Kabupaten Bangka Barat

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kekaburan norma mengenai pihak yang bertanggung jawab serta mekanisme pemulihan ekologis atas kerusakan akibat pertambangan timah tanpa izin di Kabupaten Bangka Barat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi dokumen, penelaahan bahan hukum, serta wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dan kondisi pemulihan ekologis di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang berlaku belum memberikan kejelasan mengenai pembebanan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan tanpa izin. Selain itu, mekanisme pemulihan terhadap kawasan bekas tambang belum diatur secara memadai, terutama terkait pihak yang wajib memulihkan, bentuk pemulihan, dan sumber pendanaannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui legalisasi penambangan masyarakat dengan mekanisme IPR serta pengaturan pemulihan pascatambang yang lebih jelas, termasuk mekanisme pendanaan pemulihan ekologis.