KESENJANGAN REGULASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG TIMAH DI BANGKA BELITUNG

Abstract

Penelitian ini menganalisis kesenjangan regulasi dan komunikasi dalam tata kelola lingkungan pascatambang timah di Bangka Belitung. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum terkait reklamasi dan pascatambang, implementasinya masih tidak konsisten akibat lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian dengan metode analisis hukum normatif dan studi literatur ini menemukan bahwa keberadaan lubang tambang yang terbengkalai, degradasi ekologi, dan rendahnya tingkat kepatuhan menunjukkan tidak efektifnya sistem yang ada. Selain itu, keterbatasan transparansi, penggunaan bahasa hukum yang terlalu teknis, serta lemahnya komunikasi publik memperburuk krisis legitimasi. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan model komunikasi hukum yang ideal dengan mengintegrasikan pesan regulasi yang jelas, kearifan lokal, forum partisipatif, dan peran media. Model ini dapat mengubah norma hukum dari sekadar instrumen simbolis menjadi komitmen sosial yang sahih, sehingga mendorong tanggung jawab kolektif dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di wilayah pascatambang.