Rekonstruksi Pengaturan Praperadilan terhadap Penundaan Penanganan Perkara Tanpa Alasan yang Sah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Kata Kunci:
Praperadilan, Penundaan Perkara, Alasan yang Sah, Undue Delay, Sistem Peradilan PidanaAbstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merekonstruksi pengaturan praperadilan terhadap penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta merumuskan parameter yang dapat digunakan untuk menentukan kualifikasi penundaan tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan empat tahapan utama, yaitu inventarisasi, seleksi, klasifikasi, dan verifikasi. Analisis dilakukan secara kualitatif doktrinal dengan menginterpretasikan keterkaitan antara ketentuan praperadilan, prosedur penanganan perkara, prinsip kepastian hukum, perlindungan hak, dan due process of law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah membutuhkan parameter yang lebih terukur agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik praperadilan. Penundaan dapat dikualifikasikan sebagai penundaan tanpa alasan yang sah apabila terdapat durasi yang tidak wajar, rendahnya aktivitas prosedural, tidak adanya dasar hukum atau alasan objektif, ketidakseimbangan antara alasan dan durasi penundaan, dampak terhadap kepentingan hukum pihak terkait, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep judicial control terhadap kelambanan aparat dan menawarkan konstruksi parameter sebagai dasar pemeriksaan praperadilan yang lebih objektif, proporsional, dan kontekstual. Penelitian selanjutnya perlu menguji penerapan parameter tersebut melalui analisis yurisprudensi setelah berlakunya KUHAP baru
